Nama Peraturan
:
PMK Nomor 116/PMK.05/2015
Tanggal Ditandatangani
:
19 Juni 2015
Mengatur Tentang
:
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.


Uraian Singkat PMK Nomor 116/PMK.05/2015:

Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau APBN-Perubahan sebagai bagian dari cadangan beras nasional yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dengan arah penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras, penanggulangan keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve), kerja Sama internasional bantuan sosial, dan kebutuhan lain di luar keperluan terkait dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan Pemerintah.

Direktur Utama Perum BULOG menyampaikan laporan penyaluran beras CBP setiap triwulan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya, kepada:
a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Menteri . Koordinator Bida:ng Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
c. Menteri Pertanian;
d. Menteri Perdagangan;
e. Menteri Sosial;
f. Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
g. Direktur Jenderal Anggaran; dan
h. KPA.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon