Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang KPK

UU No 10 Tahun 2015 tentang KPK

Nama Peraturan: Undang-undang (UU)

Nomor: 10

Tahun: 2015

Mengatur tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang.

Tanggal ditandatangani: 18 Februari 2015

Mulai berlaku sejak: 18 Februari 2015

UU No 10 Tahun 2015


Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), diubah dengan menambahkan 2 (dua) pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 yakni Pasal 33A dan Pasal 33B.

Pasal 33A
(1)  Dalam  hal  terjadi  kekosongan  keanggotaan  Pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  menyebabkan Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berjumlah kurang  dari  3  (tiga)  orang,  Presiden  mengangkat anggota  sementara  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong.
(2)  Anggota  sementara  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mempunyai  tugas,  wewenang,  kewajiban,  dan  hak yang  sama  dengan  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
(3)  Calon  anggota  sementara  Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29 kecuali  huruf  e  yang  berkaitan  dengan  syarat  usia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
(4)  Pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  ditetapkan oleh Presiden. 
(5)  Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi  menyangkut  Ketua,  Ketua sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. 
(6)  Sebelum  memangku  jabatan,  Ketua  sementara  dan Wakil  Ketua  sementara  Komisi  Pemberantasan Korupsi  wajib  mengucapkan  sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 33B
Masa  jabatan  anggota  sementara  Pimpinan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 33A ayat (1) berakhir  pada saat:
a.  anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan  karena  diberhentikan  sementara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (2) diaktifkan kembali; atau
b.  pengucapan  sumpah/janji  anggota  Pimpinan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  baru  setelah  dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Silakan Download UU No 10 Tahun 2015

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon