Pergub DKI Jakarta Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Untuk meIaksanakan ketentuan PasaI 32 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang TKD, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.

pergub 218 tahun 2015

Isi Pergub DKI No 218 Tahun 2015


Prosedur penginputan ke aplikasi manajemen kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  1. manaJemen pegawai: dilakukan oleh pengelola kepegawaian SKPD/UKPD
  2. pembagian/setting manajemen kegiatan sesuai dengan kewenangan;
  3. setting aktivitas kerja;
  4. penginputan aktivitas kerja;
  5. validasi aktivitas kerja;
  6. penginputan review perilaku kerja; dan
  7. penginputan Capaian Serapan Anggaran SKPD.
Pembagian/setting manajemen kegiatan sebagaimana dilakukan oleh :

a. Kepala SKPD kepada Pejabat PimpiClan Tinggi di bawahnya dan/atau kepada Pejabat Administrator;
b. Pejabat Administrator kepada Pejabat Pengawas; dan
c. Kepala UKPD kepada Pejabat Pengawas.

PNS dan CPNS yang Tidak Diberikan TKD


TKD tidak diberikan kepada :
  1. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  2. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
  3. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
  4. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
  5. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan;
  6. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
  7. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  8. PNS yang mengambil Cuti Besar;
  9. PNS dan Calon PNS yang mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
  10. PNS yang diberhentikan sementara;
  11. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, karena sudah diberikan Tunjangan Peningkatan Pendidikan;


Selengkapnya Download Pergub DKI No 218 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon