Permendagri No 65 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor 102 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Kemendagri 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Agustus 2015 dan mulai berlaku sejak 4 September 2015.

Permendagri No 65 Tahun 2015


Dengan adanya penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, terdapat perubahan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, terdapat penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional sesuai visi dan misi Pemerintahan yang baru terkait penjabaran pelaksanaan Agenda Nawacita ke dalam Program dan Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri;

Dengan adanya penetapan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, terdapat perubahan nomenklaturProgram lingkup Kementerian Dalam Negeri

Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, terdapat perubahan tugas, fungsi, dan susunan organisasi lingkup Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tahun 2015 – 2019, terdapat penyesuaian dan penajaman visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsi yang baru, khususnya terkait pencapaian kinerja tahun 2015

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Visi Kemendagri


“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.


Misi Kemendagri


  1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
  2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
  3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
  4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

 Selengkapnya Download Permendagri Nomor 65 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon