Permendagri No 66 Tahun 2015 mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemendagri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015 ditetapkan tanggal 3 September 2015 dan mulai berlaku sejak 8 September 2015.

permendagri 66 tahun 2015

Permendagri No 66 Tahun 2015


Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemendagri


Pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Kemendagri terdiri dari:
  1. Formasi;
  2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional;
  3. Pengangkatan dalam jabatan fungsional;
  4. Kenaikan jenjang jabatan dalam jabatan fungsional;
  5. Pembebasan sementara dari jabatan fungsional;
  6. Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional; dan
  7. Pemberhentian dari jabatan fungsional.

DUPAK


(1)    Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional diusulkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat fungsional

(2)    Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
a.    fotocopy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b.    fotocopy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
c.    fotocopy sah hasil penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
d.    dokumen pendukung hasil pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional.


(3)    Tata cara pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional meliputi:

a.    Pejabat fungsional mengajukan usul dan persyaratan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional kepada Pimpinan satuan kerja atau Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

b.    Pimpinan satuan kerja atau Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian;

c.    Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional kepada Tim Penilai Pusat dan/atau Tim Penilai Instansi;

d.    Tim Penilai Pusat dan/atau Tim Penilai Instansi melakukan penilaian kinerja pejabat fungsional dan menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
e.    Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional menerbitkan Keputusan Penetapan Angka Kredit; dan

f.    Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional menyampaikan asli keputusan Penetapan Angka Kredit kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan serta tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pimpinan satuan kerja atau Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bersangkutan, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Pejabat Instansi Pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional


Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui:
a.    pengangkatan melalui jalur penyesuaian (inpassing);
b.    pengangkatan pertama melalui formasi Calon PNS; dan
c.    pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.

Selengkapnya Download Permendagri Nomor 66 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon