Perpres No 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.

perpres 103 tahun 2015

Menimbang:

bahwa mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan pergerakan ulang-alik harian, sehingga layanan transportasi harus terintegrasi dan menerus, tidak terkotak-kotak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan;

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan
orang dan barang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi;

dan seterusnya

Isi Perpres Nomor 103 Tahun 2015


Tugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek


Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan unit organisasi khusus yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Wilayah tugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek meliputi:

a. Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi; dan
c. Wilayah Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 


Susunan orgarusasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdiri atas:

a. Kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan.
b. Direktorat, paling banyak 4 Direktorat, dan masing-masing dipimpin oleh Direktur.
c. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Menteri Perhubungan dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan atas usul Kepala.

Selengkapnya Download Perpres Nomor 103 Tahun 2015.
loading...

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon