PMK Nomor 179 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015.

Daerah penerima P2D2

Nama Peraturan: PMK

Nomor: 179/PMK.07/2015

Tahun: 2015

Tanggal Ditandatangani: 25 September 2015

Mulai berlaku: 28 September 2015

PMK No 179/PMK.07/2015 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi


Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi tanggal 23 Juni 2010 (Loan Agreement No. 7914 ID, No. Registrasi 10809501) sebagaimana telah diubah pada tanggal 14 Maret 2013, dan surat Bank Dunia tanggal 27 Maret 2014 terkait extension of closing date.

Daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 merupakan daerah yang telah dilakukan verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2014.

Verifikasi keluaran DAK merupakan proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK bidang infrastruktur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang telah
melaksanakan kegiatan DAK:
a. bidang infrastruktur jalan;
b. bidang infrastruktur irigasi; dan
c. bidang infrastruktur air minum,
dengan keluaran/output yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dalam kurun waktu yang tepat.

Verifikasi keluaran DAK dilaksanakan oleh BPKP sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara BPKP dan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 Februari 2013.

Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp58.310. 839.000,00 dengan Rincian Dana P2D2 menurut provinsi/kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 179 Tahun 2015 ini.

Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 ditujukan untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan infrastruktur air minum baik kegiatan fisik dan/atau nonfisik.

Selengkapnya Download PMK No 179 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon