PMK Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP, dan Pencabutan Pengukuhan PKP.

PMK No 182/PMK.03/2015 NPWP dan PKP

Pengertian NPWP dan PKP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang -Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 19 84 dan perubahannya.

Wajib Pajak


Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan NPWP.

Penghapusan NPWP


Penghapusan NPWP dilakukan antara lain dalam hal:
  1. Waji b Pajak orang pribadi yang telah meninggal duniadan tidak meninggalkan warisan;
  2. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karenapenghentian atau penggabungan usaha;
  3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikankegiatan usahanya di Indonesia;
  4. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagimemenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yangbersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;
  5. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkanIndonesia untuk selama-lamanya;
  6. Wajib Pajak yang memiliki le bih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  7. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah di berikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah  danpenghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  8. warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
  9. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suammya;
  10. wanita kawin yang memiliki NPWP ber beda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami; atau
  11. anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP.
Selengkapnya Download PMK No 182 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon