PMK No 189 Tahun 2015 mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.

PMK No 189/PMK.08/2015 ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2015 dan mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015.

PMK No 189/PMK.08/2015


Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang memenuhi kriteria tertentu, dimaksudkan untuk mendukung kemampuan BUMN dalam memperoleh Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur kepada
masyarakat (credit enhancement)

Jaminan Pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip:
  • kemampuan keuangan negara;
  • kesinambungan fiskal; dan
  • pengelolaan risiko fiskal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah, Menteri Keuangan:
  1. menetapkan Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan
  2. menyediakan anggaran kewajiban Pemerintah sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku.
Selengkapnya Download PMK No 189 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon