PMK No 190 Tahun 2015 mengatur tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

PMK Nomor 190 Tahun 2015 ditetapkan tanggal 6 Oktober 2015 dan mempunyai masa berlaku sejak tanggal diundangkan (8 Oktober 2015).

PMK No 190/PMK.08/2015


Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Negara atau Belanja Daerah yang bertujuan untuk:
  1. memastikan k:etersecliaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan clari Penyecliaan Infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU;
  2. mengoptimalkan nilai guna dari APBN/APBD (value for money); dan
  3. menyediakan skema pengembalian investasi yang menarik minat Badan Usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam rangka menyediakan Layanan kepada masyarakat melalui KPBU.
Selengkapnya Download PMK Nomor 190 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon