PMK No 191 Tahun 2015 mengatur tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Revaluasi Aktiva Tetap ini ditetapkan tanggal 15 Oktober dan mulai berlaku sejak 20 Oktober 2015.

PMK 191 Tahun 2015

PMK No 191 Tahun 2015


Bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu memberikan kebijakan Pajak Penghasilan berupa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan


Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya PMK Nomor 191/PMK.010/2015 ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Perlakuan khusus berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,

yang  dikenakan  atas  selisih  lebih  nilai  aktiva  tetap  hasil penilaian kembali  atau  hasil  perkiraan penilaian  kembali oleh Wajib Pajak,  di atas nilai sisa buku fi skal semula.

Nilai  aktiva  tetap  hasil  penilaian  kembali  merupakan  nilai  aktiva  tetap yang ditetapkan oleh  kantor jasa  penilai  publik  atau  ahli penilai,  yang memperoleh izin dari Pemerintah.

Nilai  aktiva  tetap  hasil  perkiraan  penilaian  kembali  oleh Wajib  Pajak harus dilakukan  penilaian  kembali  dan  ditetapkan  oleh  kantor jasa  penilai  publik  atau  ahli  penilai,  yang  memperoleh izin dari Pemerintah,  paling lambat tanggal:

a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK ini sampai dengan tanggal 31  Desember 2015;
b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;  atau
c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Selengkapnya Download PMK Nomor 191 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon