PP No 74 Tahun 2015 mengatur mengenai Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 ditetapkan untuk meningkatkan daya saing dan dengan adanya kelaziman di dunia internasional mengenai pelayanan jasa kepelabuhanan, serta untuk memberikan kemudahan dan kepastian perlakuan perpajakan terhadap perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri, sehingga perlu memberikan kemudahan berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri.

PP No 74 Tahun 2015 Pembebasan PPN Jasa Kepelabuhan Tertentu


Pembebasan PPN Jasa Kepelabuhan Angkutan Laut Luar Negeri


Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut  yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri dibebaskan dari pengenaan PPN, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri harus memenuhi syarat tidak  mengangkut penumpang dan/atau barang  dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia;

b.  untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri harus memenuhi syarat:
  1. tidak  mengangkut  penumpang  dan/atau  barang  dari satu  Pelabuhan  ke  Pelabuhan  lainnya  di  wilayah Indonesia; dan
  2. negara  tempat  kedudukan  perusahaan  angkutan  laut asing  tersebut  memberikan  perlakuan  yang  sama terhadap  Kapal  angkutan  laut  Indonesia  berdasarkan asas timbal balik.  

Jasa  Kepelabuhanan  tertentu  yang  penyerahannya  dibebaskan dari pengenaan PPN adalah  jasa  pelayanan  Kapal  dan  jasa  pelayanan barang  yang diberikan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  kepada perusahaan angkutan laut  yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri, berupa:

a.  jasa  pelayanan Kapal, yaitu  jasa labuh, jasa pandu,  jasa tunda, dan jasa tambat;

b.  jasa pelayanan barang, yaitu jasa bongkar muat peti kemas sejak dari Kapal sampai ke lapangan penumpukan dan/atau sejak dari lapangan penumpukan sampai ke Kapal.

Selengkapnya Download PP No 74 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon