PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2015 dan mulai berlaku sejak 23 Oktober 2015.

Ringkasan Isi dari PP 78 Tahun 2015 Baca Di Sini.

PP No 78 Tahun 2015

PP Nomor 78 Tahun 2015 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
Permenaker No 26 Tahun 2015 tentang JKT, JKM, JHT bagi pekerja/buruh.
Permenaker No 19 Tahun 2015 Pembayaran JHT.

Hal-hal yang diatur dalam PP 78 Tahun 2015 yaitu:

a.  Kebijakan pengupahan;
b.  Penghasilan yang layak;
c.  Pelindungan Upah;
d.  Upah minimum;
e.  Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
f.  Pengenaan denda dan pemotongan Upah; dan
g.  Sanksi administratif.

PP No 78 Tahun 2015


Pengertian Upah


Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kebijakan Pengupahan


Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh, meliputi:
  1. Upah minimum;
  2. Upah kerja lembur;
  3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  6. bentuk dan cara pembayaran Upah;
  7. denda dan potongan Upah;
  8. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
  9. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
  11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Penghasilan yang Layak


Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar

Penghasilan yang layak diberikan dalam dua bentuk:

a.  Upah:
  • Upah tanpa tunjangan;
  • Upah pokok dan tunjangan tetap ( upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah Upah
    pokok dan tunjangan tetap); atau
  • Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap:  upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
b.  pendapatan non Upah:
  • THR Keagamaan, wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya;
  • bonus;
  • uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
  • uang servis pada usaha tertentu

Selengkapnya Download PP Nomor 78 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon