PMK No 191 tahun 2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2015 diterbitkan tanggal 2 November 2015 dan mulai berlaku sejak 2 November 2015.

pmk 197 2015

PMK Nomor 191 Tahun 2015


Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan untuk mendorong wajib pajak membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam surat ketetapan pajak dan surat ketetapan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2015, diperlukan adanya kebijakan di bidang perpajakan berupa pengurangan sanksi administrasi.

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan WP dapat mengurangkan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi  Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.

Sanksi Administrasi tersebut terbatas pada Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, dan/atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB.

Selengkapnya mengenai pengurangan sanksi administrasi perjakan download PMK Nomor 197 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon