PMK Nomor 204 Tahun 2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.09/2015 ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 November 2015 dan mulai berlaku sejak 17 November 2015

pmk 204 2015

PMK No 204 Tahun 2015


Agar pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran BUN yang efisien, efektif, dan akuntabel,  Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran BUN berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran  BA BUN tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan peran Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga selaku APIP yang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan APBN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

BA BUN meliputi:
  1. bagian anggaran pengelolaan utang;
  2. bagian anggaran pengelolaan hibah;
  3. bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah;
  4. bagian anggaran pengelolaan penerusan pinjaman;
  5. bagian anggaran pengelolaan transfer ke daerah;
  6. bagian anggaran pengelolaan belanja subsidi;
  7. bagian anggaran pengelolaan belanja lainnya; dan
  8. bagian anggaran pengelolaan transaksi khusus.
Selengkapnya Download PMK No 204 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon