PMK No 215 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Daerah Otonom Baru.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2015 ditetapkan tanggal 1 Desember 2015 dan mulai berlaku sejak 1 Desember 2015.

pmk 215 2015

PMK No 215 Tahun 2015


Pemotongan DAU dan/atau DBH dikenakan terhadap Daerah Pemberi Hibah/Bantuan tidak memenuhi kewajiban Pendanaan kepada DOB.

Pemotongan DAU dan/atau DBH dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan DOB.

Selengkapnya Download PMK Nomor 215 Tahun 2015.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon