Kumpulan Peraturan Terkait PNS - Bagi anda para PNS tentunya perlu untuk mengetahui berbagai peraturan yang berlaku terkait dengan PNS. Ada banyak sekali peraturan mengenai PNS, yang mungkin perlu untuk anda baca di waktu senggang, sehingga anda lebih tahu hak dan kewajiban anda dan juga berbagai permasalahan terkait PNS.

kumpulan peraturan pns

Berikut ini peraturan-peraturan terkait PNS yang bisa dijadikan pegangan bagi anda. Jika ada update peraturan terbaru yang menggantikan peraturan yang lebih lama, mohon untuk dikoreksi.

ASN

  1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Administrasi Pemerintahan

  1. UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem).

Pokok-pokok Kepegawaian

  1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS dan CPNS

  1. PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan Pertamanya yaitu PP Nomor 43 Tahun 2007.
  2. PP Nomor 01 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas.
  3. Kepka BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang Bentuk Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS bagi CPNS yang Menjalani Masa Percobaan Lebih dari 2 Tahun.

Nomor Identitas/NIP

  1. Perka BKN Nomor 43 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS.
  2. Perka BKN Nomor 22 tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.
  3. Perka BKN Nomor 13A tahun 2006 tentang Petunjuk Penetapan NIP CPNS.

Formasi PNS

  1. PP Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Masa Kerja PNS

  1. PP Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwa "pada saat pengangkatan pertama CPNS ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok".
  2. PP Nomor 38 Tahun 1964 tentang Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS.
  3. PP Nomor 38 Tahun 1964 dan PP Nomor 201 tahun 1961 tentang Perhitungan Masa Kerja Golongan.

KPE

  1. Perka BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik.
  2. Perka BKN Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka BKN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian seri, kode dan nomor kartu PNS, kartu isteri PNS dan Kartu suami PNS.

PUPNS

  1. Perka BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik Tahun 2015

Pakaian Dinas PNS

  1. Keppres Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1990.
  2. Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas PNS Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
  3. Permenaker Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas ASN Kemnaker.
  4. Permenkes Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kementerian Kesehatan.
  5. SE Sekjen Kemenag Nomo SJ/B.VI/HK/.00.7/8607/2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.

PNS yang Menjadi Anggota Parpol

  1. PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota partai politik
  2. PP Nomor 05 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.
       

Pembatasan dalam Usaha Swasta

  1. PP Nomor 06 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Pernikahan PNS

  1. UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian PNS.
  4. SE Kepala BKN Nomor 8 tahun 1983 Juknis PP Nomor 10 Tahun 1983.
  5. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS.
  6. SE Kepala BKN Nomor 48 tahun 1990 tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS (Juknis PP Nomor 45 Tahun 1990).
  7. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Perkawinan dan Perceraian.

Kenaikan Pangkat PNS

  1. Keppres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala BKN untuk atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke atas.
  2. Perpres Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya
  3. PP Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS.
  4. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  5. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Juknis PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.
  6. PP Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung.
  7. Perka BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk Menjadi Pembina Tingkat 1 Golongan Ruang IV/b ke Bawah
  8. Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V.264-9/99 tentang Penetapan SK Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiunan PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke Atas.
  9. Perka BKN Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi

Jabatan Struktural

  1. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
  2. Kepka BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Juknis PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
  3. Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
  4. Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
  5. Permenpan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan.
  6. Keputusan Menpan Nomor KEP/61/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
  7. Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pcnyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
  8. Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kmpetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.
  9. Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
  10. Kepka BKN Nomor 09 tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural.

Jabatan Fungsional

  1. PP Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  2. Perpres Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  3. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.1-1/99 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional.

Rangkap Jabatan

  1. PP Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
  2. PP Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara.

Tunjangan PNS

  1. Tunjangan Kinerja untuk PNS.
  2. Tunjangan Keluarga: Kepres Nomor 17 tahun 2000 pasal 29, PP Nomor 13 tahun 1980 Pasal 1.
  3. Tunjangan Beras (Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015).
  4. Tunjangan Jabatan Struktural PNS:
    • Tunjangan Jabatan Struktural PNS (Perpres Nomor 26 Tahun 2007)
    • Tunjangan Jabatan Struktural Anggota TNI dan Anggota POLRI (Perpres Nomor 27/2007  untuk TNI dan Nomor 28/2007 untuk Polri)
  5. Perka BKN Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional.
  6. Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum PNS.
  7. Tunjangan Umum, Jabatan Fungsional atau Dipersamakan: Per-26/PB/2006, SE Dirjen Perbendaharaan No S-6053/PB/2006:
    • Daftar Tunjangan Fungsional PNS dan Yang Dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan.
    • Tunjangan Fungsional Anggota POLRI.
    • Tunjangan Fungsional Anggota TNI.
  8. Kepka BKN Nomor 18 tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
  9. Keppres Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Kemahalan Daerah/Tunjangan Khusus Propinsi Papua.
  10. Tunjangan Resiko/Tunjangan Kompensasi Kerja:
    • Perpres  Nomor 88 Tahun 2006 Tunjangan Beresiko bagi Petugas Permasyaratan,
    • Keppres Nomor 48 Tahun 1995/Radiasi,
    • Keppres Nomor 59 Tahun 2001/Persandian,
    • Keppres Nomor 42 Tahun 2004/Nuklir,
    • Perpres Nomor 24 Tahun 2005/Arsip Statis,
    • Perpres Nomor 48 Tahun 2005/Nuklir.
  11. Tunjangan Tugas Belajar, Keppres Nomor 57 tahun 1986.
  12. Tunjangan Hari Tua dan Pemelihara Kesehatan, PP Nomor 25 tahun 1981.
  13. Tunjangan Pensiun, UU Nomor 11 Tahun 1969 dan PP Nomor 08 Tahun 1989.
  14. Tunjangan tugas tambahan sebagai pimpinan di PTN: Perpres Nomor 65 Tahun 2007.

Uang makan dan Perjalanan Dinas PNS

  1. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
  2. PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
  3. PMK Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Uang Makan bagi PNS.

Teperum dan THT

  1. Keppres Nomor 46 tahun 1994 tentang Perubahan Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
  2. KMK Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Diubah dengan 500/KMK.06/2004.
  3. Keppres Nomor 56 tahun 1974 tentang Besarnya Iuran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.

Daftar Urut Kepangkatan PNS

  1. PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS.
  2. Surat Edaran Kepala BKN 03 Tahun 1980 tentang Petunjuk Daftar Urut Kepangkatan PNS

Diklat

  1. PP Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  2. Keppres Nomor 05 tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
  3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 11/SE/1981 dan No.181/Seklan/7/81 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan.

Tugas Belajar dan Ijin Belajar

  1. Perpres Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
  2. Keppres Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri.
  3. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961 tentang Tugas Belajar.
  4. Surat Edaran Menpan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
  5. SE Menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS.

Penyesuaian Jabatan

  1. PP Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Juknis PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.
  3. Keputusan Ketua LAN Nomor 527/IX/6/4/1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas.
  4. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.
  5. Pengecualian terdapat di Pasal 32 PP Nomor 12 Tahun 2002.

Sumpah/Janji PNS

  1. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
  2. Perpres Nomor 11 tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang.
  3. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 14/SE/1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah, Janji PNS.

Displin PNS

  1. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  2. Peraturan Pelaksana: Perka BKN Nomor 21 tahun 2010.

Penilaian Kineja PNS

  1. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  2. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS.
  3. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Cuti PNS

  1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  2. SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)

Penghargaan dan Sanksi PNS

  1. PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya.
  2. PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
  3. Surat kepala BKN no. K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana.

Pemberhentian PNS

  1. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS,  Perubahan Pertama PP Nomor 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP Nomor 65 Tahun 2008.
  2. PP Nomor 04 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
  3. Surat Kepala BKN Nomor  K.26-30/V.1-1/99 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional.
  4. SE Kepala BKN Nomor 04 tahun 1980 tentang Pemberhentian PNS.

Pensiun PNS

  1. PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional
  2. Surat Edaran Bersama Kepala BKN & Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Tindak Lanjut Perubahan BUP Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional
  3. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014.
  4. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.28-5/99 tentang Pembatalan Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS.
  5. Surat Kepala BKN no.K.26-30/V.28-6/99 tentang Penjelasan terhadap PNS yang Masih Bersedia/Tidak Bersedia lagi Melaksanakan Tugas.
  6. Peraturan BKN no.26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai BUP yang akan Diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat 1 ke bawah.
  7. UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  8. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
  9. PP Nomor 08 Tahun 1989 tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.
  10. PP Nomor 05 tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang.
  11. PP Nomor 22 tahun1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya.
  12. Kepka BKN Nomor 14 tahun 2003 tentang Juknis Pemberhentian PNS dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.
  13. PMK Nomor 109/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

JKK, JKM, Kesehatan

  1. PP Nomor 70 Tahun 2015: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN
  2. Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
  3. PP Nomor 22 tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerimaan Pensiun Beserta Anggota Keluarganya.

Demikian UU, PP, Perpres, Keppres, Perka BKN, Kepka BKN, Permendagri, Permenpan & RB, PMK, dan KMK yang terkait dengan PNS. Sekali lagi mohon dikoreksi jika ada yang telah diupdate dengan peraturan terbaru.

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon