Kompilasi Hukum Islam (KHI), mungkin banyak orang yang baru dengar istilah ini. Padahal istilah ini sudah lama sekali digunakan dalam dunia hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan saya bagikan kepada anda Ebook Kompilasi Hukum Islam dimaksud.

khi

Apa Itu Kompilasi Hukum Islam?

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu:
  1. Hukum Perkawinan (170 pasal),
  2. Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan
  3. Hukum Perwakafan (14 pasal),
ditambah satu pasal ketentuan penutup, yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
 
KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Latar Belakang KHI

Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tekhnis yustisial Peradilan Agama.

Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah Agung.

Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983.

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Sehinga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.


Kelahiran KHI

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia.

Pertama, pada tanggal 25 Pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu, pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.

Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling melengkapi.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia).

Peraturan Terkait KHI

Presiden RI telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Secara tegas dalam inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyeberluaskan KHI.

Dmikian pula kepetusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada tiga butir penting disebutkan dalam dalam keputusan tersebut, yaitu:
  1. seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat  yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum tersebut.
  2. seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundangan lainnya.
  3. Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen BIUH mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Untuk Isi dari Kompilasi Hukum Islam sendiri silakan langsung saja Download Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon